anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, salah satunya berbagai kepala daerah merupakan Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang mayoritas ditawarkan publik, ujar arwani thomafi dalam jakarta, kamis.
arwani menyampaikan, tidak bisa dipungkiri bila darah politik mengalir dalam suatu keluarga, tapi keuntungan tersebut tetap usah dibatasi supaya memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak mungkin mencalonkan keluarganya selama Salah satu periode setelahnya, kami tidak akan hak yg dipunya kebanyakan umum tersebut tersandra melalui hak dinasti tersebut, papar arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti juga berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan suatu keluarga menguasai lebih dari Salah satu bidang, tidak cuma politik, tapi mampu merambah ke jenis ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, sekalipun darah politik tak dapat dihalangi, tapi dengan pembatasan itu, umum baru mempunyai kesempatan mengembangkan demokratisasi di sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu mesti diatur dengan bagus, agar tidak terjadi penyanderaan hak politik umum, kata arwani.