wakil ketua dpr priyo budi santoso mengatakan putusan mahkamah konstitusi yang menyerahkan kewenangan terhadap dpd supaya mengajukan serta membicarakan rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan semisal dan dicari dpd.
saya harap dpr akan mentaati putusan mk soal kewenangan dpd pada proses legislasi bersama dpr dan presiden. cuma saja dpd belum mampu ikut mengambil langkah atau ketok palu pada paripurna dpr bersama presiden, kata priyo budi santoso selama `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara yang lain di dialog tersebut adalah, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, dan pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap uu no 27 tahun 009 perihal md3 serta uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan telah membesarkan kewenangan dpd, walaupun baru separuh dan diimpikan dengan dpd.
Yang Lain: cincin perak murah - cincin couple - cincin perak murah - cincin perak murah
meskipun dpd telah mempunyai kewenangan supaya mengajukan dan membahas ruu bersama dpr, papar dia, tapi belum memiliki hak untuk ikut mengambil langkah.
dpd dan belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menyampaikan masukan, serta sebagainya. tapi, putusan mk tersebut merupakan momen berguna kepada dpd supaya berperan lebih aktif selama proses pembicaraan ruu, ujarnya.
politisi partai golkar ini menambahkan, seterusnya tergantung di langkah dod ri agar meyakinkan dpr ri serta tokoh-tokoh nasional di mewujudkan peran tersebut.
ketua dpd irman gusman mengatakan putusan mk tersebut menyerahkan kewenangan lebih besar pada dpd untuk merumuskan juga membahas ruu bersama dpr, khususnya ruu dan tenntang melalui otonomi daerah.
irman harapkan, melalui keterlibatan dpd di pembicaraan ruu dengan begini mau semakin memperbaiki produktivias dan kualitas pilihan uu yang dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami saat ini yang berguna prosesnya lagi, oleh karenanya mekanisme legislasi pas melalui putusan mk, ujarnya.